BKKBN TERUS BERUPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA INDONESIA DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0
Siaran Pers No. RILIS/28/B4/BKKBN/IV/2019
Semarang 09/04/2019 – Berdasarkan hasil survey dari Badan Pusat Statistik Tahun 2017, jumlah penduduk Indonesia saat ini adalah 261.890.900 jiwa dengan jumlah penduduk miskin saat ini adalah 25.674.580 jiwa, hal ini menunjukkan adanya penurunan jumlah keluarga miskin dari tahun 2017 yaitu sebesar 26.582.990. Hal ini tidak terlepas dari berbagai komitmen dan penguatan kerjasama dengan mitra kerja, baik dari sektor pemerintah maupun swasta dalam menurunkan jumlah angka kemiskinan di Indonesia.
Salah satu bentuk kontribusi nyata BKKBN dalam menurunkan jumlah angka kemiskinan di Indonesia dan mewujudkan Nawacita ke-5, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia, memiliki tugas dan fungsi dalam peningkatan kesejahteraan keluarga melalui kelompok kegiatan yang dikenal dengan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). UPPKS merupakan kelompok kegiatan ekonomi mikro yang berskala industri rumah tangga. Jumlah kelompok UPPKS saat ini adalah 12.479 kelompok yang tersebar di seluruh Indonesia.
Kisah sukses program Keluarga Berencana Indonesia tidak terlepas dari adanya program “Beyond Family Planning Approach “,yaitu bahwa pencapaian program KB tidak hanya melalui pemberian pelayanan KB, akan tetapi juga melalui kegiatan peningkatan ekonomi keluarga yang pada tahun 1995 menjadi kegiatan UPPKS anggotanya pada tahun 1994 pernah mencapai 12.000.000 orang di seluruh Indonesia dengan mayoritas perempuan peserta KB. Pada tahun 2015 tercatat ada sebanyak 91.748 kelompok yang masih aktif yang berkat bantuan Asosiasi Kelompok UPPKS. Program ini mendapat dukungan melalui APBN, BUMN dan bantuan swasta. Sampai saat ini Bank artha Graha, Danatama Syariah, Ammana Fintech, dan lembaga lain, telah mengucurkan anggaran kepada ribuan penerima manfaat dengan total penyaluran pinjaman lebih dari 6 Miliar Rupiah.
Untuk membantu kelompok UPPKS lebih berkembang dan mempunyai arti bagi kesejahteraan keluarga pada tanggal 15 Maret 2002 di Jakarta, telah dibentuk Asosiasi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera yang disingkat menjadi AKU di resmikan oleh Wakil Presiden di Istana Negara. Sifat dan azasnya, AKU berazaskan Gotong royong dan kekeluargaan serta berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Namun saat ini AKU telah berganti nama menjadi Andalan Kelompok UPPKS (AKU) yang sebelumnya bernama Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU) yang sifatnya organisasi non pemerintah yang bergerak di bidang perekonomian mikro, bersifat mandiri dan independen. yang telah menjadi salah satu mitra BKKBN dalam mendukung program pemberdayaan ekonomi keluarga sejak lama.
Pada kesempatan kali ini, BKKBN bersama AKU mengadakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Musyawarah Nasional (Munas) Perkumpulan Andalan Kelompok UPPKS di MG Setos Hotel Semarang, Jawa Tengah yang dibuka oleh Plh. Gubernur Jawa Tengah Dr. Ir. Sri Puryono, KS, MP dan didampingi Sekretaris Utama BKKBN H. Nofrijal, SP, MA, serta Ketua Umum Badan Pengurus Pusat AKU (BPP AKU) GKR Mangkubumi. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK), Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kedeputian KSPK dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah beserta jajaran, Para Pejabat Administrator dan Pengawas Pemberdayaan Ekonomi Pusat dan Provinsi se-Indonesia, serta Ketua Badan Pengurus Daerah AKU (BPD AKU) se-Indonesia.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mempercepat gerak program perkumpulan sehingga program perkumpulan yang sudah ada dan sudah dilaksanakan dapat ditambah dan diselaraskan dengan program pemerintahan Kabinet Kerja yang masih tersisa pada periode ini untuk lebih membantu mempercepat pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi keluarga sejahtera. Dengan dilaksanakannya Rakernas dan Munas AKU, diharapkan nantinya akan dipilih kepengurusan baru sehingga dapat lebih aktif lagi meluaskan jaringan program organisasi tidak saja melalui BKKBN tetapi juga ke instansi pemerintah lainnya seperti Kementerian Sosial dan Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian BUMN, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota serta dan perusahaan swasta lainnya. Karena pada hakekatnya, peningkatan kesejahteraan melalui pemberdayaan keluarga merupakan terobosan untuk mempercepat transformasi kegiatan non sosial ekonomi. Pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kelompok UPPKS bertujuan menumbuhkan dan meningkatkan minat, semangat, dan keterampilan keluarga dalam bidang usaha ekonomi produktif, tambah Plh. Gubernur Provinsi Jawa Tengah Dr. Ir. Sri Puryono, KS, MP.
.jpeg)
Selain itu, pada kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan perpanjangan MoU dan Perjanjian Kerjasama antara BKKBN dengan Perkumpulan AKU, harapannya dengan adanya kerjasama ini maka kedua pihak dapat meningkatkan kerjasama yang lebih baik lagi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga Indonesia, ujar H. Nofrijal, SP, MA Sekretaris Utama BKKBN. Selain itu, diharapkan adanya kontribusi peran AKU terhadap program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dalam mendukung capaian program, meningkatkan akses permodalan, pemasaran, penjualan dan hal lain yang dibutuhkan, harap Nofrijal.
Untuk menghadapi tantangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) pada Revolusi Industri 4.0 yang semakin berat, yaitu menurunkan jumlah keluarga Pra-Sejahtera, BKKBN terus berupaya membantu meningkatkan potensi memberdayakan individu dan masyarakat, karena pada fase ini dapat menciptakan peluang baru bagi ekonomi, sosial maupun pengembangan diri pribadi dan pada era ini juga diharapkan dapat memperbaiki kualitas hidup manusia karena dapat menaikkan rata-rata pendapatan per kapita dan memperpanjang usia manusia (meningkatnya usia harapan hidup) dengan mengikuti perkembangan teknologi. Selain itu, Peningkatan kualitas keluarga Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga. Kesejahteraan keluarga dapat dilihat dari kemajuan perekonomiannya, hal ini dapat diartikan bahwa fungsi ekonomi dalam keluarga tersebut telah berjalan dengan baik dan memiliki peningkatan pendapatan keluarga, tambah Nofrijal. Saat ini, terkait upaya peningkatan akses pemasaran bagi pelaku usaha kelompok UPPKS pada era Revolusi Industri 4.0, BPP AKU bekerjasama dengan PT Andalan Komunitas Usaha, bersama mengembangkan flatform digital marketing AKUTUKU.COM. Aplikasi marketing online ini ditujukan untuk seluruh produk-produk hasil karya kelompok UPPKS dan para pengrajin asli Indonesia lainnya, tambah Ketua Umum BPP AKU GKR Mangkubumi.
Dalam rangka menyambut Peringatan Hari Keluarga Nasional XXVI Tahun 2019 yang akan diselenggarakan di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, diharapkan kepada seluruh jajaran BPP dan BPD AKU untuk dapat berkontribusi dalam mensukseskan HARGANAS tahun ini. Pada rangkaian Peringatan Hari Keluarga Nasional akan diadakan Gelar Dagang dan Pameran, kegiatan ini merupakan ajang bagi seluruh kelompok UPPKS untuk dapat memamerkan dan menunjukkan keunggulan produk masing-masing daerah ditingkat nasional dan menjadi ajang untuk menyuarakan kembali kepada seluruh masyarakat Indonesia tentang eksistensi Kelompok UPPKS, ujar Nofrijal. (HUMAS)